Recent Posts

settia

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko Dilaporkan ke Gubernur, Diduga Melakukan Keterangan Palsu


Jakarta - Pengurus Apartemen Puri Kemayoran Jakarta melaporkan kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta ke Gubernur atas kebohongan surat notulen rapat yang diselengarakan di Apartemen Puri Kemayoran, namun pada kenyataannya surat notulen rapat tersebut diselenggarakan di Kantor Dinas, sesuai undangan No.5063/-1.796.55 tertanggal 7 Desember 2021 semua perserta hadir dan rapat diadakan serta dipimpin oleh Ledy, Yani.M dan Rio, juga dihadiri oleh Sudin Perumahan Walikota Jakarta Pusat diwakili Suhanto, berlangsung di kantor Dinas Perumahan. 

Sementara Upa Labuhari S.H,M.H. Pengacara dan mantan wartawan senior Sinar Harapan berpendapat bahwa Pemerintah Daerah harus bertindak secara jujur dan adil jangan berat sebelah, terkait undangan rapat yang diselenggarakan jajaran Dinas Perumahaan bahwa diduga sengaja memasukan keterangan yang tidak benar, karena keterangan tersebut sebelum ditanda tangani dibaca dan dikaji terlebih dahulu oleh para pejabat terkait. Namun hal ini ditegaskan bahwa perbuatan ini masuk pada pasal KUHP 266 Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta atau menyuruh orang lain memakai keterangan itu, seolah olah keterangan sesuai dengan benar,maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun penjara, dan hal ini kedudukan kepala Dinas Disperum terancam dicopot. 

Rapat yang berlangsung di ruang Diperum saat itupun terjadi kericuhan yang mengakibatkan peserta undangan cedera akibat perkelahian, insiden ini dihadapan para pejabat, sementara rapat dihentikan karena seorang ketua PPPSRS apartemen Puri Kemayoran mengalami kesakitan pada bagian perut oleh sebab di ditendang perserta rapat Honni. Honni yang mantan bendahara berhenti ditahun 2018 oleh sebab tidak memiliki unit ,diketahui pindah tempat tinggal diluar Apartemen, ironisnya di undang oleh Disperum kemudian diberikan hak berpendapat dalam kepentingannya rapat ini. 

Sesuai undangan rapat pada tanggal 7 Desember 2021 bertempat di Dinas perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman DKI Jakarta para hadirin di minta hadir pada pukul 9.00 Wib surat undangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sarjoko dinilai salah mendidik stafnya karena berani bertindak kebohongan,membuat Notulen rapat alamat palsu. Hal ini berdampak tanggung jawab Kepala Dinas.

Pengurus yang terdiri dari Ketua bendahara dan pengawas saat ditemui wartawan di Apartemen Puri Kemayoran menegaskan bahwa segera Polisikan kasus ini, karena memalukan Pemerintah dalam penegakan aturan dan keadilan,bahwa bendahara MYR Agung Sidayu menambahkan kasus ini meminta Gubernur segera copot Kepala Dinas yang bermental teledor, selain itu Sarjoko juga di nilai tidak tepat berada pada posisi pelayanan masyarakat , jawabnya. 

Muhajirsya MM selaku Manager Building menyebutkan bahwa dalam implementasi Pergub 132 dan 133 bagus yang menjadi penetapan aturan dalam pembinaan Rumah Susun di DKI Jakarta. Kami koperatif, kemudian Pergub selanjutnya No.70 tahun 2021 yang telah di undangkan, telah kami undang seluruh penghuni untuk melaksanakan Pencalonan Pamus yang sudah di umumkan selama berbulan bulan ,namun pada kenyatannya belum ada peserta yang mendaftakan diri sesuai kriteria yang menjadi syarat sebagai calon anggota panmus.

Seperti yang di ungkap Trisno Darmono Pengawas Apartemen Puri Kemayoran terhadap kondisi stabilitas Puri Kemayoran, ia mengaku sangat kondusif kendati banyak hal hal yang harus dibenahi tapi pihak Bank BCA membekukan dana kami dangan alasan yang tidak toleransi bahkan mengorbankan pihak orang banyak. Kasus ini sudah kami laporkan ke OJK, jawabnya. (Red)