Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan kembali membubarkan 10 badan/lembaga dengan alasan efisiensi. Adapun 10 badan/lembaga yang dibubarkan tersebut akan diumumkan setelah Jokowi menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran.
"Sudah diputuskan 10 badan/lembaga. Pengumuman setelah perpres (peraturan presiden) pembubaran selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (7/11).
Tjahjo tidak menyebutkan lembaga apa saja yang akan dibubarkan. Menurut dia, pembubaran 10 lembaga tersebut untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
"Pertimbangan pengintegrasian ke kementerian, memangkas birokrasi yang panjang agar pelayanan kepada masyarakat cepat," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 lembaga negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan itu diteken Jokowi pada Senin, 20 Juli 2020.
Dalam Pasal 19 ayat (1) Perpres tersebut, ada 18 lembaga negara yang dibubarkan oleh Jokowi. Kemudian, di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan dialihkan ke kementerian dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jokowi menjelaskan pembubaran 18 lembaga tersebut untuk menekan anggaran negara. Dia menilai semakin ramping lembaga dan komisi negara maka anggaran dapat dikembalikan ke kementerian atau ke direktorat.
"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, komisi-komisi itu lagi," kata Jokowi kepada wartawan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Senin 13 Juli 2020.
Selain itu, Jokowi mengaku ingin lembaga negara dibuat sesederhana dan seefisien mungkin. Sehingga, pemerintahan dapat bekerja lebih cepat dan baik. (mdk/ray)
